(Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat komitmen mendukung pemerataan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Komitmen mereka adalah menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Loa Ipuh Darat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris Seherdiman, mengatakan saat ini pihaknya tengah memproses penerbitan sertifikat lahan melalui Dinas Pertanahan. Sertifikasi menjadi langkah penting sebelum pembangunan dimulai.

“Kami mendorong agar lahan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh Darat ini pada tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa dilakukan sertifikasi. Karena dari pusat meminta lahan itu harus benar-benar clear and clean,” ujar Yuliandris, Senin (10/11/2025).

Ia berharap proses administrasi tersebut segera rampung agar pembangunan dapat dimulai tepat waktu.

“Sehingga pada tahun 2026, kami berharap Sekolah Rakyat sudah bisa dibangun di Kabupaten Kukar,” tambahnya.

Sekolah Rakyat ini akan menjadi model pendidikan terpadu yang menampung siswa dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP hingga SMA, dalam satu kawasan. Konsep ini sekaligus menjadikan Kukar sebagai salah satu daerah perintis sekolah berasrama yang dikelola secara terintegrasi.

Untuk tenaga pengajar, Dinsos Kukar akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

Sementara tenaga pengasuh akan dipenuhi oleh Dinas Sosial dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

“Kalau kita lihat Sekolah Rakyat rintisan di Samarinda, pengasuhnya diambil dari pendamping PKH. Termasuk dari Kukar, ada 16 orang pendamping PKH yang ditarik untuk menjadi pengasuh di Sekolah Rakyat Samarinda,” jelasnya.

Lebih dari sekadar fasilitas pendidikan, Yuliandris menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan inklusif yang memberi kesempatan luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bergizi seimbang.

“Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan gizinya,” ungkapnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding school (berasrama). Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, hingga perlengkapan belajar, akan ditanggung penuh oleh pemerintah.

Jika di sekolah umum anak-anak masih tidur di rumah dengan kondisi seadanya, makan seadanya, dan pakaian seadanya. Saat mereka diasramakan di Sekolah Rakyat ini, Yuliandris pastikan semuanya terjamin—mulai dari gizi, tempat tidur, hingga kebutuhan lainnya.

“Artinya, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kita muliakan,” tegas Yuliandris. (Adv/Tan)